Kabar gembira datang dari sektor ekonomi kerakyatan, di mana pertumbuhan UMKM di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif berkat dukungan penuh dari pemerintah melalui program pembiayaan bersubsidi. Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengonfirmasi bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang tahun ini telah tembus angka triliunan, sebuah pencapaian signifikan yang mencerminkan pemulihan dan ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah. Angka fantastis ini menjadi indikator kuat bagi pertumbuhan UMKM yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi.

Menurut laporan resmi yang dikeluarkan oleh Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), realisasi penyaluran hingga akhir November 2025 tercatat mencapai Rp 298,5 triliun, atau sekitar 99,5% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 300 triliun. Angka ini telah tembus angka triliunan dan disalurkan kepada lebih dari 6,7 juta debitur di seluruh provinsi. Mayoritas dana ini, sekitar 55%, disalurkan ke sektor produksi, seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Keberhasilan penyaluran ini tidak lepas dari peran aktif bank-bank penyalur, dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendominasi penyaluran lebih dari 60%.

Keberhasilan program ini terbukti berdampak langsung pada peningkatan daya beli dan penyerapan tenaga kerja. Sebagai contoh, di Jawa Timur, salah satu provinsi dengan realisasi KUR tertinggi, tercatat pertumbuhan UMKM di sektor pengolahan makanan meningkat hingga 12% pada kuartal ketiga 2025. Data ini menunjukkan efektivitas subsidi bunga yang membuat KUR sangat terjangkau, yaitu hanya sebesar 6% per tahun.

Pencapaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah tembus angka triliunan ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Dr. Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Jumat, 12 Desember 2025, menyatakan optimismenya bahwa target penyaluran akan terlampaui. “Kami berkomitmen untuk terus menyederhanakan prosedur agar akses KUR semakin mudah, khususnya bagi UMKM yang berlokasi di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar),” ujar beliau.

Di sisi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk mencegah penyalahgunaan dana KUR. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kediri, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Dwi Nurcahyo, S.I.K., M.H., dalam imbauan kepada nasabah, mengingatkan agar dana KUR digunakan sesuai peruntukannya, yaitu modal kerja atau investasi usaha. Kerja sama ini penting untuk menjaga kualitas kredit macet (Non-Performing Loan) yang sejauh ini masih terjaga di bawah 1%.