Pelabuhan utama di Indonesia sering diibaratkan sebagai “botol leher” dalam rantai logistik nasional. Di satu sisi, pelabuhan berfungsi sebagai gerbang utama perdagangan internasional dan distribusi domestik. Di sisi lain, mereka menghadapi masalah kronis berupa Keterbatasan Kapasitas yang parah, baik dari sisi fisik infrastruktur maupun kecepatan operasional. Kondisi ini secara langsung menghambat laju perekonomian dan meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan.

Keterbatasan Kapasitas di pelabuhan tidak hanya merujuk pada area sandar kapal atau dermaga. Masalah utama seringkali terjadi pada area penumpukan (Container Yard) yang terlalu padat, serta akses jalan menuju dan dari pelabuhan yang mengalami kongesti. Penumpukan kontainer yang berlebihan menyebabkan proses bongkar muat menjadi lambat (dwelling time tinggi), menciptakan antrean panjang kapal dan kerugian waktu yang signifikan.

Selain isu fisik, birokrasi yang kompleks dan kurang terintegrasi turut memperparah masalah Keterbatasan Kapasitas. Proses perizinan dan dokumen yang melibatkan banyak instansi seringkali memakan waktu berhari-hari. Lambatnya alur dokumen ini, meskipun sudah mulai didigitalisasi, masih menjadi hambatan serius yang menahan pergerakan barang, menyebabkan biaya penyimpanan dan penundaan yang mahal.

Untuk mengatasi Keterbatasan Kapasitas, pemerintah terus mendorong pembangunan pelabuhan baru dan modernisasi fasilitas yang sudah ada. Namun, solusi ini memerlukan investasi besar dan waktu yang lama untuk dapat dirasakan dampaknya secara penuh. Sementara itu, optimalisasi alur kerja dan penggunaan teknologi port management system menjadi solusi mendesak yang harus ditingkatkan.

Dampak dari Keterbatasan Kapasitas pelabuhan sangat terasa pada daya saing produk Indonesia di pasar global. Biaya logistik yang tinggi akibat dwelling time yang lama membuat harga ekspor menjadi kurang kompetitif. Hal ini menjadi tantangan serius yang harus diatasi untuk mendukung pertumbuhan industri manufaktur dan menarik investasi asing yang memerlukan efisiensi rantai pasokan.

Keterbatasan Kapasitas juga mendorong praktik high-cost economy. Biaya tidak resmi atau pungutan liar seringkali muncul sebagai akibat dari proses yang rumit dan lambat. Penertiban birokrasi dan peningkatan transparansi melalui sistem daring terpadu sangat penting untuk menciptakan lingkungan logistik yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Langkah strategis yang diambil termasuk pengembangan hinterland dan interkoneksi pelabuhan dengan jalur kereta api serta jalan tol. Harapannya, dengan mendistribusikan volume barang dan meningkatkan konektivitas, tekanan terhadap Keterbatasan Kapasitas di pelabuhan utama dapat berkurang, sehingga barang dapat keluar-masuk dengan lebih lancar.